POLITICAL NEWS & TALK | Edisi 79 Tahun Indonesia Merdeka – Kontroversi kebijakan BPIP yang melarang 18 anggota Paskibraka memakai jilbab dalam upacara kenegaraan peringatan Detik-detik Proklamasi, menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat luas.
Padahal pasukan pengibar bendera pusaka yang anggotanya merupakan representasi putra-putri terbaik Indonesia dari sejumlah daerah itu, dipastikan memiliki jiwa nasionalisme kuat dan seorang pancasilais sejati yang taat beragama sesuai prinsip sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Protes keras berbagai lapisan masyarakat itu, tentu saja tak hanya ditujukan pada BPIP. Tak bisa dielakkan , gara-gara aturan yang dibuat BPIP ini publik pun menuding Presiden Jokowi sebagai pemerintahan anti agama.
“Padahal belum tentu Jokowi ingin seperti itu,” ujar Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar dalam sesi bincang spesial Jurnal Politik TV, Jumat (16/8-2024) yang digelar di kawasan Bogor Jawa Barat.
Ketua Programn Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu, lebih jauh menyebut sikap BPIP itu justru memberikan beban baru buat Jokowi di tengah beban berat yang sudah ada di penghujung akhir kekuasaannya. | red.
