Minggu, Desember 7, 2025

PURBAYA vs KDM: Angin Baru Transparansi Keuangan Negara?

Must Read

Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani membuka tabir kebenaran. Mungkin inilah saatnya negara belajar: transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan, tetapi fondasi untuk mempertahankannya.

NEWS & TALKS | VISIBANGSA.COM — Jakarta. Sebuah angin baru tengah berembus di ruang paling sensitif dalam tubuh negara: tata kelola keuangan publik. Meski tak kencang, hembusannya cukup membuat banyak pihak kalang kabut. Semua bermula dari langkah berani Menteri Keuangan Purbaya, yang menyebut ada dana pemerintah daerah mengendap di bank. Ucapan itu sontak memantik respons cepat dan tak kalah keras dari Gubernur Jawa Barat KDM, yang memilih melawan narasi daripada diam.

Kini isu yang muncul bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, tapi seberapa jauh keberanian pejabat publik berbicara apa adanya tentang uang negara. Hal itu terungkap dalam sesi JUST TALKS | Jurnal Politik TV, Sabtu (01/111-2025) yang menghadirkan tiga narasumber—Prof. Dr. Rizal Djalil, Pemerhati Tata Kelola Keuangan Negara; Dr. MS Kaban, Pemerhati Kebijakan Politik; dan Adv. Muhammad Joni, SH, MH, Pakar Hukum Konstitusi—sepakat, peristiwa ini bisa menjadi momentum penting. Transparansi fiskal harus menjadi gerakan politik baru yang menuntut akuntabilitas nyata, bukan sekadar laporan angka di kertas negara.

Bincang para pakar yang dipandu host Hadhy Priyono itu juga mengungkap bahwa publik sesungguhnya menangkap pernyataan Purbaya maupun KDM bukan sekedar celoteh perseteruan ketokohan di panggung politik, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu.

Untuk pertama kalinya, tabir pengelolaan uang rakyat mulai tersingkap dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Di tengah sorotan publik terhadap defisit fiskal dan ketimpangan anggaran pusat-daerah, pernyataan keduanya seolah membuka realitas bahwa “transparansi” selama ini mungkin baru sebatas slogan—belum menjadi kesadaran.

Kini publik menunggu: apakah angin transparansi ini akan menjadi badai perubahan atau sekadar hembusan sesaat yang hilang tertiup kepentingan? Di era digital yang serba terbuka, kebenaran tentang uang rakyat tak bisa lagi disembunyikan di balik laporan resmi atau jargon efisiensi.

Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani membuka kebenaran. Mungkin inilah saatnya negara belajar: transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan, tetapi fondasi untuk mempertahankannya. | red.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

SOAL PAJAK BERKEADILAN : Pemerintah Zalim Jika Abaikan Fatwa MUI

NEWS & TALKS | VISIBANGSA.COM - Fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pajak berkeadilan mendapat sambutan hangat dari...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img