BERITA POLITIK LINGKUNGAN | VISIBANGSA.COM – Bogor, 14 Oktober 2025 — Di sebuah sudut kota Bogor yang sejuk di pagi hari, aroma kopi hitam dan percakapan santai menyelimuti pertemuan mantan Menteri Kehutanan Dr. MS Kaban bersama sejumlah awak media. Dalam suasana akrab usai sarapan pagi, Kaban melontarkan keprihatinan mendalam: pendidikan nasional dinilainya gagal membangun kesadaran ekologis generasi muda, terutama Generasi Z.
“Pendidikan kita gagal menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan Gen Z,” ujar Kaban. “Kebijakan politik pendidikan tidak terintegrasi secara utuh untuk menghadapi isu-isu lingkungan sebagai tantangan global.”
Kaban, yang kini aktif sebagai pembina Amal Mulasara Buwana, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pelestarian alam dan lingkungan berbasis budaya dan pendidikan, menilai bahwa persoalan lingkungan bukan hanya tanggung jawab teknis kementerian kehutanan atau lingkungan hidup.
Menurutnya, akar masalah justru ada di politik kebijakan pendidikan yang belum menjadikan kesadaran ekologis sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.
“Padahal masa depan bumi ini ada di tangan mereka. Kalau hutan rusak, air kering, udara kotor, yang paling merasakan akibatnya nanti adalah generasi muda sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, keinginan Gen Z untuk berkontribusi memperbaiki lingkungan sangat rendah, bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak ada sistem pendidikan dan kebijakan negara yang menuntun dan memfasilitasi partisipasi mereka secara nyata.
Kaban menegaskan, sudah saatnya pemerintah menata ulang politik kebijakan pendidikan agar lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan. “Harus ada integrasi antara kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menurut Kaban, selama ini kebijakan pembangunan masih sering berjalan sektoral: ekonomi dikejar tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, eksploitasi SDA dilakukan tanpa pertimbangan pendidikan ekologis di masyarakat, dan pendidikan berjalan tanpa orientasi ekologis yang jelas.
“Padahal semua itu satu kesatuan sistem. Kalau sumber daya alam rusak, ekonomi jangka panjang juga runtuh. Dan kalau generasi muda tidak punya kesadaran menjaga alam, maka kebijakan apapun akan gagal di masa depan,” ujarnya.
Kaban juga menyinggung momentum Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap 28 November. Ia menilai HMPI seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan dijadikan gerakan nasional yang melibatkan partisipasi aktif Gen Z di seluruh daerah.
“HMPI bisa menjadi momentum besar penyelamatan alam yang melibatkan Gen Z secara langsung. Tapi apakah ada kebijakan pendidikan yang mengarah ke sana sekarang ini? Tidak ada,” katanya dengan nada tanya.
Ia kemudian memberi contoh konkret:
“Bayangkan kalau ratusan kabupaten dan kota di Indonesia masing-masing menanam 100 hektar saja secara berkelanjutan, dengan melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas anak muda. Dalam lima tahun, kita bisa memulihkan jutaan hektar lahan rusak dan membangun kesadaran lingkungan sejak dini,” tuturnya.
Lebih jauh, Kaban menekankan pentingnya menjadikan HMPI sebagai gerakan kebangsaan, bukan sekadar seremoni. Pemerintah pusat dan daerah harus menjadikannya agenda lintas sektor: mengintegrasikan kebijakan kehutanan dengan pendidikan lingkungan, membangun ekonomi hijau berbasis masyarakat, dan menanamkan nilai tanggung jawab ekologis dalam kurikulum sekolah.
“Itu amanat konstitusi. Keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi budaya dan dasar dari setiap kebijakan publik,” ujarnya menutup percakapan.
Bagi Kaban, masa depan bangsa tidak cukup hanya diukur dari kecerdasan teknologi atau ekonomi. Ia bergantung pada kesadaran ekologis generasi muda — kesadaran bahwa bumi bukan warisan dari leluhur, melainkan titipan untuk anak cucu. | red
