"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," kata Luhut Bnsar Panjaitan di Jakarta, Kamis (16/10) lalu.
Opini Ekonomi Politik | VISIBANGSA.COM – Rusak dan berbau tidak sedap itulah makna umum dari busuk. LBP menyatakan bahwa Kereta Api Cepat Whoosh yang ditanganinya tahun 2021, sudah busuk.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu (proyek Whoosh). Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kemudian, kita coba perbaiki. Kita audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kemudian kita berunding dan China mau melakukan (restructuring utang Whoosh),” jelasnya.
“Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh),” tegas Luhut.
Tiga alinea diatas, sudah cukup menggambarkan bahwa Whoosh tidak perlu diributkan. Bahkan menegaskan tidak ada permintaan untuk mengatasi utang yang 4 triliun pertahun itu, dan dari total yang diperhitungkan Rp. 100 triliun, tinggal restructure saja. Kepres penyelesaiannya akan dikeluarkan Prabowo.
Luhut Binsar Pandjaitan sebagai DEN mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan utang kereta cepat Whoosh.
Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB), yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.
Keppres itu akan berisi nama-nama yang tergabung dalam tim untuk berunding dengan CDB. Luhut mengaku sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menunjuk sejumlah nama anggota tim.
Persoalan Whoosh heboh karena Purbaya Menkeu tidak berkenan menggunakan dana APBN untuk membayar hutang Whoosh ke CDB (China Development Bank). Biarlah Danantara yang bayar dari deviden yang ditarik dari BUMN jumlahnya ada 80 triliun saat ini.
Informasi tersebut, dikupas di media. Bahkan INEW TV dalam acara Rakyat Berbicara, sudah terang benderang terbukanya kotak pandora Whoosh yang selama ini kita masyarakat biasa tidak mengetahuiya. Dr.Anthony, Ichsanuddin Noorsy, Said Didu, Yudi mantan penyidik KPK, menguraikan dengan rinci persoalan Whoosh. Saya pikir setelah mengamati acara TV tersebut, sudah benar-benar telanjang, sudah tidak ada lagi pakaian yang tersisa. Bagaimana peran Presiden Jokowi, LBP, Rini Sumarno, Sri Mulyani,Budi Karya Sumadi.
Dari ke-enam nama itu, sepertinya LBP siap pasang badan. Karena opung juga yang mencium bau busuk yang dikatakannya. Artinya PSN Whoosh itu sudah amburadul, sewaktu LBP menerima penugasan sebagai pemimpin Komite PenyelesaianKereta Api Cepat Whoosh.
Mari kita cermati Kebijakan Presiden Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung pada tanggal 6 Oktober 2021.
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves-LBP) untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Perhubungan sesuai dengan Pasal 3A ayat 1.
Sesuai dengan Pasal 3A ayat 2 pada Perpres ini, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost Overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:
perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2); dan/atau penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
b. menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung yang meliputi:
rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung; pemberian penjaminan Pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Keppres 93 Tahun 2023 itu, yang terjadi adalah perjanjian Bisnis to Goverment, yang pada kesepakatan sebelumnya dengan China tahun 2015, sesuai Keppres 107 Tahun 2015, perjanjian China dengan Indonesia adalah Bisnis to Bisnis.
Yang sangat miris adalah bunga pinjaman, jika penawaran Jepang sebelumnya 0,1%, tetapi China bunga pinjaman 2% dan terakhir 3,4%. Sampai saat ini tidak masuk dalam akal sehat saya, kenapa yang dipilih yang bunga tinggi, dan terakhir meminta jaminan pemerintah. Apakah ini jebakan Batman.Pak Luhut lah yang bisa menjelaskan itu. Apalagi saat ini LBP masih berada dipemerintahan (Ketua DEN).
Supaya tidak terjadi pembicaraan yang meluas dan tidak melebar kemana-mana LBP ingin meyakinkan masyarakat, bahwa soal hutang itu sudah dibicarakan pada China, dan Cina menawarkan proyek Whoosh Jakarta-Surabaya. Apakah persoalannya sesederhana itu, atau suatu persoalan yang bau busuknya dibiarkan bahkan dipelihara terus. Tampaknya audit forensik, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya dan evaluasinya perlu dilakukan secara benar dan tidak ada penyimpangan, baik secara fisik maupun finansial.
Apakah Prabowo berkenan menerbitkan Perpres penyelesaiaan strukturisasi utang yang dijanjikan LBP, tentu kita menunggu kedepan ini. Tetapi opini saya, Prabowo tidak gegabah begitu saja menerbitkan Perpres yang nantinya akan menjadi jebakan batman kedua.
Kita berharap Prabowo harus menjelaskan kepada masyarakat kebijakan yang akan ditempuhnya. Komitmen Prabowo pada kepentingan rakyat tidak diragukan lagi.
Dengan dibukannya kebijakan pengadaan Whoosh secara transparan, akan terlihatlah mana emas mana loyang. Walaupun sudah 3 kali jadi Menko dan sekali jadi KSP, tidaklah menjadi jaminan totalitas pengabdiannya untuk rakyat banyak. Untuk pribadi, keluarga mungkin atau sangat mungkin. Oleh karena itu janji Prabowo memberangus korupsi inilah saatnya. | Penulis Pemerhati Kebijakan Publik – Dosen FISIP UNAS
