Dari Santiago hingga Jakarta, dari Paris hingga Nairobi, jalanan kembali menjadi panggung politik. Apa yang sebenarnya mendorong masyarakat turun ke jalan, dan mengapa gejolak ini kian menguat belakangan ini?
OPINI SOSIAL POLITIK | VISIBANGSA.COM – Demonstrasi bukanlah fenomena baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan bagaimana protes berubah menjadi gerakan besar yang serentak mengguncang berbagai negara. Di Prancis, misalnya, demonstrasi menentang reformasi pensiun pada 2023 membuat jutaan warga turun ke jalan. Di Kenya, tahun 2025, ribuan orang memprotes kebrutalan polisi dan memburuknya ekonomi, hingga 16 orang tewas dalam bentrokan.
Di banyak tempat, rakyat memilih turun ke jalan karena merasa kanal formal demokrasi tidak lagi mampu menyerap aspirasi mereka. Parlemen dinilai kehilangan roh perwakilan, partai politik dianggap elitis, sementara pemerintah kerap jauh dari denyut nadi rakyat. Jalanan pun menjadi “parlemen alternatif” tempat rakyat bersuara.
Tekanan Hidup: Dari Dapur Hingga Dompet
Di balik tuntutan politik, faktor ekonomi tak bisa diabaikan. Kenaikan harga pangan, ongkos hidup yang kian mencekik, hingga jurang kaya-miskin yang melebar menjadi bahan bakar utama. Di Argentina, inflasi yang meroket mendorong unjuk rasa meluas. Di Indonesia, pada Agustus–September 2025, demonstrasi mahasiswa dipicu isu tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat di tengah biaya hidup yang tinggi. Aksi itu menelan korban jiwa seorang pengemudi ojek online, serta ribuan mahasiswa ditahan sementara.
Rakyat tidak lagi sekadar memprotes kebijakan, tetapi memperjuangkan keberlangsungan hidup. Itulah mengapa demonstrasi kerap bermula dari isu sederhana—harga roti, ongkos transportasi, subsidi energi—lalu berkembang menjadi kritik struktural terhadap pemerintah.
Generasi Digital dan Media Sosial
Satu hal yang membedakan gejolak sekarang dengan dekade lalu adalah peran generasi muda yang melek digital. Di Hong Kong pada 2019, koordinasi lewat aplikasi pesan membuat protes sulit dibendung. Fenomena serupa terjadi di Nepal pada September 2025: pemerintah melarang 26 platform media sosial karena alasan regulasi, tetapi langkah itu justru memicu gelombang protes yang menewaskan setidaknya 19 orang dalam beberapa hari. Akhirnya, larangan itu terpaksa dicabut.
Generasi muda tumbuh dengan media sosial, terbiasa mengorganisir diri, serta mampu menciptakan narasi tandingan terhadap propaganda resmi. Aksi protes bisa direncanakan, didukung, dan disebarkan lintas negara hanya dalam hitungan jam.
Polarisasi dan Krisis Representasi
Demonstrasi juga lahir dari polarisasi politik yang semakin tajam. Di Serbia, Maret–Juni 2025, lebih dari setengah juta orang turun ke jalan dalam unjuk rasa “15 for 15” menentang korupsi dan skandal infrastruktur. Beberapa menteri mundur, tetapi rasa frustrasi kolektif tetap terasa.
Ketika ruang kompromi menyempit, jalanan berubah menjadi arena benturan: rakyat versus aparat, oposisi versus pemerintah, bahkan sesama warga yang terbelah oleh ideologi. Krisis representasi inilah yang melahirkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang mewakili rakyat?
Dunia yang Saling Terhubung
Kita hidup di era krisis global yang saling memengaruhi. Perang Rusia–Ukraina menaikkan harga energi dan pangan. Krisis iklim menghantam produksi pangan dunia. Kebijakan proteksionis negara besar menekan ekonomi negara berkembang. Demonstrasi pun bukan sekadar ekspresi lokal, melainkan gema global dari ketidakpastian zaman.
Di Mongolia, Mei–Juni 2025, protes anti-korupsi yang meluas menekan PM Luvsannamsrain Oyun-Erdene hingga akhirnya ia mengundurkan diri. Kasus ini menunjukkan bagaimana gejolak lokal dapat segera bertransformasi menjadi krisis politik nasional.
Antara Represi dan Reformasi
Dihadapkan pada gelombang protes, pemerintah di banyak negara terjebak dalam paradoks. Di Mesir, pembatasan media sering justru melahirkan solidaritas bawah tanah. Di Indonesia, penggunaan gas air mata, water cannon, dan penangkapan massal malah mempertebal jurang ketidakpercayaan publik.
Ironisnya, langkah-langkah represif ini hanya mempertebal kemarahan rakyat. Alih-alih memadamkan api, ia justru menyulut bara yang lebih besar.
Data Kuantitatif: Potret Demonstrasi 2025
| Negara | Pemicu | Korban Jiwa | Korban Luka / Ditahan | Dampak Politik |
|---|---|---|---|---|
| Nepal | Larangan 26 platform media sosial + korupsi | 17–19 tewas | >200 luka, ratusan ditahan | Larangan dicabut, investigasi aparat |
| Serbia | Skandal korupsi, runtuhnya infrastruktur publik | – | Puluhan luka-luka | Beberapa menteri mundur, tekanan besar pada presiden |
| Mongolia | Korupsi elit politik, krisis ekonomi | – | Ratusan ditahan | PM Oyun-Erdene mundur |
| Kenya | Kebrutalan polisi + kematian vlogger | 16 tewas | Puluhan luka, properti publik rusak | Kritik internasional pada aparat |
| Indonesia | Tunjangan DPR + biaya hidup tinggi | 9 tewas | Ribuan ditahan, puluhan luka | Tunjangan DPR sebagian dibatalkan dan Reshuffle Kabinet |
Menatap ke Depan
Gelombang demonstrasi global adalah alarm keras bagi para penguasa: ada krisis kepercayaan yang mendasar antara rakyat dan negara. Pertanyaannya, apakah pemerintah berani menjawabnya dengan reformasi nyata—kebijakan yang lebih adil, transparansi, dan ruang partisipasi yang lebih luas—atau justru menutup telinga hingga ledakan sosial berikutnya tak terelakkan?
Pada akhirnya, demonstrasi adalah cermin. Ia mencerminkan bahwa rakyat tak lagi puas hanya menjadi penonton. Mereka menuntut peran, menuntut keadilan, dan menuntut perubahan. | Penulis Host Jurnal Politik TV
