News & Talks | VISIBANGSA.COM | JAKARTA – Wacana swasembada pangan kembali mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Vol. 2 bertajuk “Strategi Swasembada Pangan untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional” yang digelar Forum Kepakaran Indonesia (FKI) di KAHMI Center, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). Dalam forum strategis tersebut, mantan Menteri Kehutanan RI, Dr. MS Kaban, SE., M.Si., melontarkan kritik tajam terhadap narasi kedaulatan pangan yang dinilainya kerap berhenti pada slogan.
“Kita selalu bicara kedaulatan pangan. Tapi apa yang sebenarnya mau kita fokuskan?” ujar MS Kaban. Ia menegaskan, negara harus jujur menentukan prioritas: apakah swasembada beras dengan agenda cetak sawah, swasembada ikan dengan optimalisasi perairan darat dan laut, atau pengembangan sagu yang memiliki potensi hingga dua juta hektare hutan sagu. “Pangan itu luas. Jangan kabur. Tentukan komoditasnya, tentukan strateginya,” tegasnya.
Menurutnya, setiap pergantian presiden seolah mengulang janji swasembada pangan tanpa cetak biru yang konsisten dan terukur. Ia menilai pendekatan yang parsial dan tidak fokus justru membuat energi kebijakan terpecah dan hasilnya tidak pernah tuntas. “Jangan terus mengulang slogan swasembada pangan tanpa konsep yang jelas. Fokus pangan yang mana untuk rakyat. Apa desain kemandiriannya? Komoditas apa yang mau diswasembadakan, dan bagaimana menjamin keberlanjutannya?” katanya.
Dalam forum tersebut, selain MS Kaban dan Prof. Dr. Abdullah Puteh yang juga mantan Gubernur Aceh, hadir pula narasumber lain yakni Prof. Dr. Ujang Maman dan Prof. Dr. Supriatna, MT. Kehadiran para akademisi dan tokoh nasional itu memperkaya perspektif diskusi, terutama dalam merumuskan pendekatan strategis yang tidak hanya normatif, tetapi aplikatif dan berbasis potensi riil daerah.
Prof. Abdullah Puteh dalam paparannya menawarkan model swasembada pangan berbasis regional. Ia menyinggung kebijakan era MS Kaban saat menjabat Menteri Kehutanan, ketika lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat dikelola masyarakat sekitar hutan. Kebijakan itu, menurutnya, berpotensi memperkuat produksi pangan sekaligus memberdayakan rakyat, namun tidak berlanjut secara optimal. “Kalau ini dijalankan sekarang, dampaknya akan sangat baik,” ujarnya.
FGD ini menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar target produksi, melainkan soal arah kebijakan nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketergantungan impor, Indonesia dinilai tidak lagi punya ruang untuk kebijakan yang normatif. Para peserta forum mendorong strategi yang tajam, berbasis potensi riil daerah, memperkuat peran negara, dan memastikan keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat. | Tim Lipsus Visibangsa
