Opini Analisis Ekonomi | visibangsa.com – media merdeka mencerahkan bangsa – Sebelum bicara soal harga minyak dunia yang melonjak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, ada baiknya kita jujur dengan diri sendiri: Indonesia datang ke krisis ini dalam kondisi yang paling buruk untuk menghadapinya.
APBN sudah morat-marit. Defisit menganga, pos-pos belanja digerogoti efisiensi paksa yang terasa lebih seperti penghematan darurat ketimbang kebijakan fiskal yang terencana. Dan kini, tepat di saat negara membutuhkan ruang gerak finansial yang lapang, harga minyak mentah dunia bersiap untuk terbang — dibawa angin panas dari Selat Hormuz.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan menyakitkan. Pertanyaannya adalah: seberapa dalam luka yang akan kita tanggung — dan apakah kita sendiri yang memperbesar lukanya?
Ironi yang Menyengat: Hukum yang Menghukum Efisiensi
Di sinilah kita perlu berbicara tentang sebuah paradoks yang selama ini nyaris luput dari sorotan publik — paradoks yang kini berubah menjadi bumerang ekonomi.
Dalam rangkaian perkara korupsi Pertamina yang bergulir di pengadilan, jaksa penuntut berargumen bahwa perusahaan negara itu tidak membutuhkan tangki penyimpanan BBM berkapasitas besar. Konsekuensinya: pemilik tangki yang menyewakan fasilitasnya kepada Pertamina — dengan niat bisnis yang sah — dipenjarakan. Logika hukum berjalan; kebutuhan operasional diabaikan.
Lebih absurd lagi: pemilik kapal tanker yang bersedia menyewakan armadanya kepada Pertamina dengan harga separuh dari tarif pasar dunia — artinya negara justru diuntungkan — ikut dipenjara. Mereka dianggap bagian dari skema yang merugikan negara, padahal negara justru membayar jauh lebih murah dari semestinya.
Apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang seharusnya membuat siapa pun yang peduli pada ketahanan energi nasional tidak bisa tidur nyenyak: ekosistem mitra logistik yang bersedia bermitra efisien dengan Pertamina porak-poranda. Kepercayaan bisnis hancur. Dan kini, ketika krisis energi global mengetuk pintu, Indonesia berdiri dengan tangan kosong.
Harga Kebenaran yang Dibayar Dua Kali
Bila Indonesia kini harus kembali menyewa tangki BBM di Singapura — dan itu bukan skenario yang mustahil jika cadangan domestik tak mencukupi — maka negosiasi tidak akan terjadi di meja yang sama. Tidak ada lagi pemilik tangki yang bersedia memberi harga diskon kepada mitra yang pernah memasukkan rekanannya ke penjara. Harga pasar penuh. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan mungkin ada risk premium untuk bermitra dengan negara yang rekam jejaknya menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor logistik.
Hal yang sama berlaku untuk sewa kapal tanker. Pasar tahu. Pasar ingat. Negara yang mengkriminalisasi efisiensi tidak berhak berharap mendapat efisiensi di kesempatan berikutnya.
Jadi bukan saja Indonesia harus membayar harga minyak yang lebih mahal karena konflik geopolitik. Indonesia harus membayar lebih mahal lagi untuk sekadar memindahkan dan menyimpan minyak itu — karena ekosistem mitra logistik yang dulu kompetitif dan loyal kini sudah tidak ada, atau tidak mau kembali.
Inilah yang disebut biaya institusional dari ketidakpastian hukum. Dan biayanya ditanggung oleh rakyat, bukan oleh mereka yang membuat keputusan keliru itu.
Eskalasi Perang Teluk: Bukan Sekadar Soal Harga di SPBU
Konflik yang memanas di kawasan Teluk — dengan ancaman gangguan jalur Hormuz yang menanggung hampir seperlima pasokan minyak dunia — bukan sekadar berita buruk bagi pengendara motor yang antre BBM. Ini adalah ancaman sistemik terhadap seluruh rantai produksi nasional.
Indonesia, yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk menggerakkan industri, transportasi, dan pembangkit listrik, menghadapi tekanan berlapis: harga minyak naik, rupiah tertekan (karena dolar menguat dalam situasi risk-off global), dan subsidi energi membengkak di saat kas negara sudah seret.
Pos mana yang harus dihemat? Pertanyaan itu sendiri adalah pengakuan atas kegagalan perencanaan. Negara yang serius membangun ketahanan energi tidak bertanya pos mana yang dipotong saat krisis tiba — ia sudah menyiapkan buffer fiskal, cadangan strategis, dan diversifikasi energi sebelum krisis datang.
Sebuah Cermin yang Tidak Menyenangkan
Kisah tangki BBM dan kapal tanker yang berakhir di pengadilan adalah cermin dari cara kita mengelola negara: berorientasi pada narasi pemberantasan korupsi sebagai pertunjukan, tanpa cukup membedakan antara korupsi sejati dan transaksi bisnis yang efisien namun terlihat mencurigakan karena murah.
Ketika efisiensi dihukum, inefisiensi menjadi satu-satunya pilihan yang aman secara hukum. Dan inefisiensi, dalam dunia energi yang sedang bergejolak, adalah kemewahan yang tidak mampu lagi kita bayar.
APBN yang morat-marit, harga minyak yang hendak terbang, dan ekosistem logistik energi yang sudah kita hancurkan sendiri — ketiganya bertemu di titik yang sama. Bukan kebetulan. Ini adalah konsekuensi.| Penulis adalah pengamat kebijakan lingkungan dan ekonomi politik Indonesia.
