VISIBANGSA.COM | Selama 80 tahun merdeka, selain kekayaan sumberdaya alam maupun lingkungan Indonesia terus menyusut dan mengalami kerusakan parah, di sisi lain hasil pengelolaannya pun nyaris tidak bisa mensejahterakan kehidupan rakyat banyak.
“Bukan saja dari hasil kebijakan pengelolaan sumberdaya alam selama 80 tahun Indonesia merdeka tak berhasil mensejahterakan rakyat, justru rakyat miskin di negara kaya raya ini tak pernah berkurang, bahkan terus bertambah,” tegas MS Kaban, Pemerhati Kebijakan Politik Lingkungan, kepada kru visibangsa.com, Senin (28/7-2025) di Jakarta.
Padahal papar Kaban, negeri ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hutan tropis yang luas, tambang mineral, hingga lautan yang kaya biota menjadi aset besar bangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, potensi tersebut menghadapi berbagai tantangan serius.
Bahkan, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia justru semakin menyusut dari tahun ke tahun. Eksploitasi besar-besaran tanpa pengelolaan yang berkelanjutan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. “Hutan-hutan dibabat, sungai tercemar, dan habitat satwa pun semakin terancam punah,” sesal Kaban.
Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kehidupan masyarakat sekitar. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi akibat hilangnya fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup banyak warga.
Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan merata bagi rakyat Indonesia. Banyak daerah penghasil sumber daya masih terjebak dalam kemiskinan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pun masih terbatas di berbagai wilayah.
Pengelolaan sumber daya yang kurang transparan dan berkeadilan kerap menjadi penyebab utama. Praktik korupsi dan monopoli oleh segelintir pihak membuat hasil kekayaan alam tidak dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat. “Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin lebar,” tegas Menteri Kehutanan di zaman Presiden SBY itu.
Menurut Kaban kini sudah saatnya pemerintah berupaya melakukan berbagai pembenahan dengan cara duduk bersama pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari regulasi hingga program pelestarian lingkungan.
“Langkah itu menjadi sangat penting, jangan sampai tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, terlebih implementasi di lapangan yang kerap menemui banyak kendala,” ujar Kaban seraya mencontohkan langkah-langkah strategis Gubernur KDM di Jawa Barat yang terkesan bukan saja tak nyambung, bahkan tak mendapat apresiasi kebijakan lanjutan yang memadai dari pemerintah pusat.
Masih menurut Kaban, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan. Karena itu sebagai warga masyarakat pihaknya kini tengah mempersiapkan gerakan kerakyatan yang berorientasi pada penguatan pendidikan pro lingkungan dan berbasis budaya setempat.
“Kita bangun gerakan Amal Mulasara Buwana yang berangkat dari filosfi kehidupan orang Sunda, istilahnya dari Jawa Barat untuk Indonesia lah,” tegas Kaban.
Tujuannya diharapkan agar masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Peran aktif warga dalam pelestarian alam sangat dibutuhkan agar generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan Indonesia. Edukasi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Kaban jug mengingatkan bahwa ke depan, tantangan pengelolaan sumber daya alam harus dijawab dengan inovasi, transparansi, dan keadilan.
“Hanya dengan langkah nyata dan bersama, kekayaan alam Indonesia bisa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar cerita masa lalu,” pungkas Kaban. | red.
