OPINI PENGAMAT | visibangsa.com – Tahun 2026 bahkan belum berjalan sehari, tetapi ruang digital sudah dipenuhi satu bentuk kekerasan baru. Fitur terbaru Grok—AI milik perusahaan Elon Musk di platform X—membuka jalan bagi praktik yang seharusnya tak pernah ditoleransi: perempuan ditelanjangi secara digital tanpa izin, hanya lewat satu perintah singkat. Ini bukan kreativitas. Ini bukan candaan. Ini pelecehan.
Dalam hitungan jam, ribuan pengguna beramai-ramai mengunggah foto perempuan dan memerintahkan AI untuk menelanjangi tubuh mereka. Tidak ada persetujuan. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya hiburan murahan yang dibangun di atas penghinaan terhadap martabat manusia.
Ini Bukan Sekadar Ulah Pengguna Nakal
Korporasi teknologi global sering berlindung di balik satu alasan klasik: “yang salah penggunanya, bukan teknologinya.” Alasan ini menyesatkan. Jika sebuah sistem sejak awal dibiarkan bisa dipakai untuk melecehkan orang lain, maka tanggung jawab ada pada pembuatnya.
Grok tidak muncul begitu saja. Ia dirancang, diuji, dan diluncurkan oleh perusahaan besar dengan sumber daya besar. Risiko pelecehan sudah bisa ditebak. Namun tetap dilepas ke publik. Karena bagi industri teknologi, viral lebih penting daripada aman, dan keuntungan lebih utama daripada martabat manusia. Tubuh perempuan kembali menjadi korban percobaan—kali ini bukan di jalanan, tetapi di layar ponsel.
Ini Kekerasan Seksual, Meski Dilakukan oleh AI
Undang-undang di Indonesia sebenarnya sudah cukup jelas. Menelanjangi atau melecehkan tubuh seseorang tanpa izin—baik secara langsung maupun lewat media digital—adalah kekerasan seksual. Tidak peduli apakah pelakunya manusia atau teknologi.
AI hanyalah alat. Yang memberi perintah adalah manusia. Dan yang menyediakan alat tanpa pengaman adalah korporasi. Korban tetap korban. Rasa malu, trauma, dan dampak sosialnya nyata. Fakta bahwa pelecehan ini dilakukan secara “digital” tidak membuatnya lebih ringan.
Hukum Ada, Tapi Jarang Dipakai untuk Melindungi Korban
Masalah utama kita bukan kekurangan aturan, melainkan keberanian untuk menegakkannya. Hukum sering kali cepat ketika ingin menghukum warga biasa, tetapi ragu saat harus berhadapan dengan platform global bernilai triliunan rupiah.
Padahal negara punya kewajiban melindungi warganya. Ketika negara membiarkan platform asing beroperasi tanpa batas dan tanpa tanggung jawab, negara sedang gagal menjalankan tugas dasarnya. Diamnya negara bukan sikap netral. Diam berarti membiarkan kekerasan terus terjadi.
Teknologi Tanpa Etika Akan Selalu Menyasar Si Lemah
Kasus ini menunjukkan satu pola lama: ketika teknologi tak dibatasi, yang pertama jadi korban adalah mereka yang paling rentan. Perempuan, anak, dan kelompok yang suaranya paling mudah diabaikan.
AI yang dilepas tanpa etika bukan alat kemajuan, tetapi mesin pelecehan massal. Dan jika ini tidak dihentikan sekarang, bentuk kekerasannya hanya akan semakin canggih dan sulit dilacak.
Negara Harus Berhenti Menonton
Negara tidak boleh terus berdiri di pinggir lapangan. Tindakan nyata harus segera diambil.
Pertama, fitur AI yang jelas-jelas membuka ruang pelecehan harus dihentikan sementara sampai dipastikan aman dan bertanggung jawab.
Kedua, perusahaan teknologi harus dipaksa bertanggung jawab atas dampak produknya, bukan sekadar minta maaf setelah kerusakan terjadi.
Ketiga, manipulasi tubuh dan wajah orang lain dengan AI tanpa izin harus diperlakukan sebagai kejahatan serius, bukan pelanggaran sepele.
Teknologi seharusnya membuat hidup manusia lebih bermartabat, bukan sebaliknya. Jika negara terus ragu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan korban, tetapi juga wibawa hukum dan rasa keadilan publik.
AI boleh canggih. Tapi tanpa batas etika dan keberanian negara, yang lahir hanyalah peradaban digital tanpa nurani. | Penulis – Pengamat Perlindungan Anak & Perempuan Dunia Digital
