Media sosial telah berubah menjadi mesin kebohongan politik yang dijalankan oleh elite partai dan penguasa. Di ruang digital, kekuasaan tidak lagi dipertanggungjawabkan, melainkan dipoles. Yang diproduksi bukan kebenaran, melainkan ilusi. Yang dipertontonkan bukan kerja politik, melainkan sandiwara kekuasaan yang dikemas dalam konten harian.
Opini Sosial Politik | visibangsa.com – Elite partai hari ini tidak sibuk memperbaiki kebijakan, tetapi memperbaiki citra. Ketika rakyat menjerit akibat kebijakan yang timpang, yang muncul justru video empati palsu, narasi keberpihakan instan, dan kampanye moral tanpa substansi. Media sosial dijadikan alat anestesi publik: meredam kemarahan, mengalihkan perhatian, dan menormalisasi kegagalan.
Lebih buruk lagi, elite penguasa menjadikan algoritma sebagai ideologi baru. Apa yang tidak viral dianggap tidak penting. Apa yang tidak populer disingkirkan. Diskursus kebijakan yang kritis dikorbankan demi menjaga elektabilitas digital. Inilah bentuk baru pembajakan demokrasi: kekuasaan tunduk pada logika platform, bukan pada mandat rakyat.
Partai politik telah kehilangan keberanian moral. Mereka tidak lagi berdiri sebagai institusi ideologis, tetapi sebagai korporasi citra. Kritik dilabeli hoaks, oposisi dibungkam dengan framing, dan publik diperlakukan sebagai pasar emosi. Media sosial dipenuhi pasukan pendengung yang bekerja bukan untuk membela kebenaran, melainkan menjaga kekuasaan tetap nyaman.
Personalisasi politik memperparah kebusukan ini. Elite dilindungi oleh kultus figur. Ketika kebijakan gagal, yang dikorbankan adalah pejabat teknis; ketika skandal meledak, yang maju adalah tim komunikasi. Tidak ada elite yang benar-benar bertanggung jawab. Partai bersembunyi di balik wajah-wajah populer, seolah demokrasi cukup diwakili oleh senyuman dan slogan.
Ironisnya, elite merasa aman karena linimasa masih bisa dikendalikan. Padahal, kemarahan publik tidak pernah benar-benar hilang—ia hanya menunggu momentum. Sejarah politik menunjukkan, rezim yang terlalu percaya pada pencitraan akan runtuh bukan karena serangan lawan, melainkan karena kebohongannya sendiri yang menumpuk.
Jika media sosial terus dipakai sebagai alat manipulasi, maka krisis citra akan berubah menjadi krisis kekuasaan. Rakyat tidak membutuhkan konten, mereka membutuhkan keadilan. Mereka tidak butuh narasi empati, mereka menuntut kebijakan yang berpihak. Setiap unggahan kosong yang diproduksi elite hari ini hanyalah hutang kepercayaan yang suatu saat akan ditagih.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: sampai kapan elite partai mengira rakyat bisa dibohongi dengan kamera dan caption? Media sosial mungkin bisa mengatur persepsi untuk sementara, tetapi ia tidak bisa menghapus realitas. Dan ketika realitas itu meledak, tidak ada algoritma yang mampu menyelamatkan kekuasaan yang dibangun di atas kepalsuan. | Penulis Host JUST TALKS – Kanal Jurnal Politik TV
