Opini Sosial Politik | visibangsa.com – Setiap tahun Isra Mikraj diperingati dengan penuh khidmat. Masjid dipenuhi ceramah tentang shalat, langit, dan kemuliaan Nabi. Namun, di saat yang sama, korupsi merajalela, lingkungan dirampas atas nama investasi, dan rakyat kecil terus menjadi korban kebijakan. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: di mana Isra Mikraj dalam praktik politik umat Islam Indonesia?
Isra Mikraj bukan peristiwa eskapisme spiritual. Justru di tengah tekanan politik dan krisis legitimasi di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima mandat shalat—instrumen pembentukan kekuatan umat yang paling radikal. Shalat adalah latihan disiplin politik: menolak kebohongan, membenci kezaliman, dan membangun keberanian moral. Jika shalat tidak melahirkan sikap politik yang tegas terhadap ketidakadilan, maka ia telah direduksi menjadi ritual kosong.
Ironisnya, umat Islam Indonesia yang mayoritas justru kerap menjadi penonton ketika kekuasaan menyimpang. Elite Muslim nyaman berkompromi, mimbar masjid dijinakkan, dan agama dipersempit menjadi urusan privat. Isra Mikraj dikultuskan sebagai peristiwa langit, sementara pesan buminya diabaikan. Inilah bentuk kemunafikan kolektif: rajin beribadah, tetapi abai membela rakyat dan alam.
Padahal, pesan Isra Mikraj sangat jelas: Nabi diperintahkan kembali ke bumi untuk membangun tatanan sosial yang adil, bukan bersembunyi di balik kesalehan personal. Shalat berjamaah mengajarkan kepemimpinan yang amanah dan kesetaraan warga, tetapi praktik politik justru dipenuhi transaksi, oligarki, dan perampasan sumber daya. Ketika umat diam, kezaliman dilegalkan atas nama stabilitas.
Jika Isra Mikraj masih ingin relevan, umat Islam Indonesia harus berani menjadikannya sebagai sumber perlawanan moral. Masjid bukan hanya ruang doa, tapi basis kesadaran politik, ekonomi dan persoalan keumatan lainnya.
Diam terhadap korupsi, perusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial adalah pengkhianatan terhadap pesan profetik. Isra Mikraj bukan tentang naik ke langit, melainkan keberanian turun ke bumi untuk mengoreksi kekuasaan dan membela keadilan. | Penulis, Ketua Umum Pimpinan Pusat Parmusi
