NEWS & TALKS | VISIBANGSA.COM – Merespons penderitaan rakyat akibat bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera yang telah merenggut ribuan nyawa serta menyengsarakan ribuan warga lainnya, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menegaskan tidak akan berhenti pada sekadar ungkapan duka dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Ketua Umum Parmusi, Dr. Ali Amran Tanjung, menyatakan organisasi yang dipimpinnya siap menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana tersebut melalui jalur hukum, baik perdata maupun pidana.
Bencana yang melanda berbagai daerah di Sumatera itu tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan rusaknya ribuan masjid, musala, madrasah, serta fasilitas pendidikan dan sosial lainnya. Menurut Ali Amran, kehancuran sarana ibadah dan pendidikan umat merupakan luka mendalam yang tidak boleh dipandang sebagai musibah alam semata tanpa upaya mencari akar persoalan.
“Parmusi harus mampu merasakan denyut nadi umat Islam di Indonesia. Yakinkan hati kita bersama-sama bahwa penderitaan umat Islam adalah penderitaan kita, dan penderitaan rakyat Indonesia adalah penderitaan kita,” tegas Ali Amran dalam pidatonya pada penutupan Muktamar V Parmusi, 24 Desember 2025, di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Ia menegaskan, Parmusi akan berada di barisan terdepan setiap kali umat dan rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Untuk itu, dalam waktu dekat seluruh pimpinan wilayah dan daerah Parmusi di lokasi terdampak bencana akan diminta bergerak cepat melakukan pendataan dan inventarisasi kerugian yang dialami masyarakat, baik kerugian moril maupun material.
Pendataan tersebut mencakup jumlah korban, kerusakan permukiman, serta berapa banyak masjid, musala, dan madrasah yang musnah atau rusak berat akibat bencana. Selain itu, Parmusi juga akan membentuk tim investigasi guna menganalisis penyebab terjadinya bencana, termasuk kemungkinan adanya faktor kelalaian atau kesalahan manusia.
“Apabila nanti ditemukan adanya keterlibatan pengusaha-pengusaha yang kurang bertanggung jawab, Parmusi siap menempuh proses hukum,” ujar Ali Amran. Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut akan ditempuh secara serius dan terukur, setelah dilakukan pengkajian internal untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur perdata maupun pidana.
Ali Amran juga menyinggung langkah pemerintah yang telah menghentikan operasional dan mencabut izin sejumlah perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana. Menurutnya, sikap pemerintah tersebut dapat menjadi salah satu dasar penting bagi Parmusi untuk melangkah lebih jauh dalam memastikan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat.
“Kalau pemerintah sudah mencabut izin, berarti ada pelanggaran yang serius. Tinggal kita pastikan, apakah kesalahan itu hanya administratif atau sudah masuk unsur pidana,” katanya. Parmusi, lanjut Ali Amran, akan melibatkan tim hukum internal untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan Parmusi tidak dibatasi oleh wilayah, suku, maupun latar belakang. “Parmusi melihat umatnya dan rakyatnya. Di mana pun rakyat Indonesia menderita, Parmusi tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Kepada para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lainnya di Sumatera, Ali Amran menyampaikan duka cita mendalam sekaligus pesan penguatan. Ia memastikan Parmusi akan terus berjuang agar lahir kebijakan-kebijakan negara yang berpihak kepada korban dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
“Mari bersabar atas musibah ini. Kami merasakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan, dan kami akan berjuang bersama,” tutupnya.
Muktamar V Parmusi pun diharapkan menjadi momentum awal kebangkitan organisasi tersebut untuk semakin aktif memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global. | red
