Tak Ada RS Lapangan di Medan Bencana Sumatera, Menkes dimana? Padahal ribuan warga membutuhkan triase, oksigen, stabilisasi. Tapi yang hadir justru kamera pejabat—bukan fasilitas penyelamat hidup.
Opini Ahli Hukum | VISIBANGSA.COM – Sumatera bukan sekadar diterjang banjir — Sumatera digulung oleh kegagalan negara menjaga hidup warganya.
Air bah yang datang bukan hanya air; ia berubah menjadi proklamasi kelam tentang rapuhnya kesiapsiagaan kita. Tiga puluh satu rumah sakit tenggelam dan lumpuh total. IGD mati. Listrik padam. Mesin-mesin medis berubah menjadi besi dingin tak berguna. Itu bukan sekadar bencana alam; itu runtuhnya struktur kesehatan nasional, telanjang dan brutal.
Lebih parah lagi: rumah sakit lapangan tak ada. Tidak muncul, tidak dibangun, dan tidak diperintahkan. Padahal ribuan warga membutuhkan triase, oksigen, stabilisasi. Lalu yang hadir justru kamera pejabat—bukan fasilitas penyelamat hidup.
Ironi paling getir datang dari mereka yang tak punya kewenangan komando. IDAI Sumut dan IDAI Aceh bergerak sejak detik pertama, melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara.
Mereka terjun ke genangan sepinggang, merawat anak-anak yang matanya terinfeksi air kotor, balita yang mulai sesak, bayi yang nyaris hipotermia. Mereka bekerja tanpa IGD, tanpa ruang steril, tanpa logistik, tanpa rumah sakit lapangan—karena negara tidak pernah menyiapkannya.
Dan ketika para dokter anak mempertaruhkan nyawa, seorang gubernur dari provinsi lain — Kang Dedi Mulyadi (KDM) — justru hadir menembus lumpur. Ia hadir lebih cepat dibanding kementerian yang bertugas. Ia menggendong balita yang terengah. Ia menembus banjir di saat birokrasi masih menunggu “arahan pusat”.
Ini bukan soal kepahlawanan. Ini tamparan telak atas kegagalan sistem kesehatan darurat.
Pak Menkes, di mana “Transformasi Kesehatan” versi UU Kesehatan Omnibus Law yang diagung-agungkan itu? Di mana janji pusat komando terpadu? Di mana kesiapsiagaan nasional? Di mana respons cepat?
Jawabannya getir: Transformasi itu runtuh di hari pertama. Mati sebagai jargon, hidup hanya sebagai poster regulasi.
Bencana ini memperlihatkan wajah sesungguhnya: darurat kesehatan kita gagal total.
Kita kini berada dalam situasi paling mengerikan: Darurat Kesehatan di dalam Darurat Bencana, double crisis, double collapse dan double paralysis.
Ketika 31 rumah sakit tenggelam, negara seharusnya menggelar RS lapangan dalam hitungan jam — bukan hari ketiga.
Ketika dokter anak IDAI menahan napas dalam bau lumpur, negara seharusnya membangun tenda operasi — bukan tenda konferensi pers. Ketika KDM hadir dari provinsi lain, itu bukan pujian — itu bukti sistem negara absen.
Mari bicara jujur: Jika rumah sakit lapangan tak berdiri ketika 31 rumah sakit tumbang, maka UU Kesehatan itu gagal. Transformasi Kesehatan sekedar ilusi. Dan manajemen krisis? Konsep yang tak pernah turun ke medan bencana.
KDM hadir, IDAI hadir, Relawan hadir. Lalu Menkes? Hilang entah kemana. RS Lapangan? Tidak pernah muncul. Alhasil Sumatera terluka dua kali: Pertama oleh air bah, Kedua oleh kelumpuhan negara. Tabik..! | Penulis Ketua MKI, Ketua Perhimpunan Profesi Hukum dan Kesehatan Indonesia.
