NEWS & TALKS | VISIBANGSA.COM – Di studio Jurnal Politik TV sore itu, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu sorot menembus meja petak, sementara Hadhy Priyono membuka acara JUST TALKS, Justice Talk Show dengan senyum tipis yang menyimpan tanda tanya besar.
“Pemirsa, satu bulan terakhir ini jagat publik dihebohkan oleh seorang koboy kabinet, Menteri Purbaya,” ujarnya. Sebuah kalimat pembuka yang langsung memancing perhatian, seolah mengisyaratkan bahwa kisah di balik layar pemerintahan tengah memasuki babak baru.
Menteri Purbaya memang sedang menjadi pusat sorotan. Pernyataan-pernyataannya tajam, menggelitik, dan—bagi sebagian pejabat—mengguncang. Publik terpikat oleh keberaniannya, namun di sudut lain, beberapa menteri dan kepala daerah justru dibuat ketar-ketir. Ada yang merasa diingatkan, ada yang merasa disudutkan.
Di kursi narasumber pertama, Prof. Dr. Rizal Djalil mengurai duduk perkaranya dengan tenang. Baginya, Purbaya hanya ingin satu hal: uang negara yang mengendap segera turun ke masyarakat. “Supaya ekonomi bergerak, tumbuh. Jangan disimpan,” katanya. Namun, kehati-hatian pemerintah daerah membuat aliran dana tidak semudah membalik telapak tangan.
Rizal mengangkat satu contoh yang ramai dibicarakan: selisih angka uang daerah antara versi Menteri Purbaya dan versi Gubernur Jabar KDM. “Pak Purbaya bilang ada 4,1 triliun. Setelah dicek Bank Indonesia, ternyata cuma 3,8 triliun,” ujarnya. Tapi, bagi Rizal, keduanya benar. Data Bank Indonesia bersifat bulanan, sementara data Kemendagri melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah berubah setiap hari. Perbedaan sumber data membuat angka seolah bertabrakan, padahal hanya bergerak di ritme yang berbeda.
Dari sudut lain, Dr. MS Kaban mengingatkan bahwa isu uang mengendap bukan barang baru. “Beberapa tahun lalu, ada gubernur yang masuk penjara gara-gara pengendapan uang,” ungkapnya. Sebuah kalimat yang langsung menurunkan suhu ruangan. Mengendapnya uang daerah, bagaimanapun, pernah menjadi celah korupsi.
Kemudian, Muhammad Joni, SH, MH., menghadirkan warna berbeda. Dengan gaya santai namun lugas, ia memberi singkatan untuk manuver sang menteri: LBP — Langkah Berani Purbaya. “Ini langkah yang benar,” katanya sembari menoleh ke Rizal dan Kaban. “Dan benar juga kata Bang Kaban, bukan langkah yang benar-benar baru. Tapi dampaknya, ini baru.”
Diskusi semakin hidup. Tiga narasumber dari latar belakang berbeda bertemu dalam satu titik: upaya menggerakkan dana publik adalah pekerjaan besar, penuh risiko, dan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Namun keberanian untuk mengoreksi, menantang, dan mendorong percepatan tetap diperlukan.
Dan di tengah semua itu, sosok “koboy kabinet” bernama Purbaya tetap menunggangi kuda kontroversinya—menerjang, memacu, dan sesekali membuat debu politik berterbangan. Publik mungkin bersorak; pejabat mungkin terperanjat. Tapi satu hal jelas: langkah berani itu telah membuka percakapan penting tentang uang publik, transparansi, dan masa depan tata kelola.
Usai diskusi host Hadhy Priyono dengan kalimat sederhana namun menggelitik, “Kita tunggu, apakah koboy kita ini akan melaju lebih kencang… atau justru atau justru terjatuh dari kuda kontroversinya seiring barisan pejabat lain bergegas merapikan administrasinya,” ujarnya kepada kru visibangsa saat ditanya apa yang akan dilakukan Menteri Purbaya ke depan.
Sebuah episode yang bukan hanya membahas data anggaran—melainkan juga drama, keberanian, dan tarian politik di baliknya. | red – sumber JUST TALKS Jurnal Politik TV Channel
