Zohran Mamdani: New York City of Immigrant, Led by An Immigrant for All

Must Read

Opini Pakar Hukum | VISIBANGSA.COM – Malam itu langit Manhattan berpendar seperti pesta tanpa akhir. Dari balkon City Hall, seorang lelaki berkulit sawo matang berdiri di hadapan ribuan orang yang berteriak bukan hanya nama, tapi harapan: “Zohran! Zohran!”

Zohran Mamdani—lahir di Kampala, anak dari keluarga pengungsi India—resmi menjadi Walikota New York City. Kota terbesar Amerika, kini dipimpin seorang imigran. Sejarah kota berputar di poros zamannya.

New York adalah kota yang dibangun oleh tangan-tangan asing a.ka. imigran. Pekerja Irlandia mengangkat batu-batu jembatan Brooklyn; pekerja asal Italia membangun fondasi bawah tanah; diaspora Yahudi, Puerto Rico, dan Asia membentuk denyut bisnis kecil yang menghidupi lima borough. Kota ini tumbuh dari peluh imigran, dan kini untuk pertama kalinya, NYC dipimpin oleh darah imigran sendiri.

Zohran Mamdani berdiri bukan sekadar di podium kekuasaan— dia berdiri di koordinat persimpangan mengubah sejarah. Di belakangnya, bayangan Wall Street dan lobi properti yang selama ini pongah menentukan arah pembangunan kota. Nun di depannya, wajah-wajah rakyat yang mendramakan lelah membayar tarif sewa selangit dan ongkos hidup yang kian mencekik. Seakan kota adalah pusat belanja a.k.a super market yang hanya ramah kepada gemahrifah rekening fiskal warga.

“This city is your city,” katanya malam itu.
“Built by immigrants, powered by immigrants—and tonight, led by one.”

Kata-katanya menembus dingin malam seperti pledoi dari ruang pengadilan Grisham: tenang, tapi mengguncang planet ini.

Transformasi NYC: Dibangun Imigran

New York bukan hanya kota, NYC adalah eksperimen sosial terbesar di dunia. Dari Harlem hingga Flushing, dari Bronx hingga Queens, setiap lorong membawa aksen berbeda.

Mamdani datang dari Queens, borough yang menampung 190 bahasa. Mamdani mengerti apa artinya menyewa apartemen kecil dengan tiga keluarga berbagi dapur; Dia mengerti bagaimana rasanya menjadi “orang lain” di negeri yang katanya menjanjikan mimpi kebebasan.

Di masa riuh kampanye, dia tidak menjual janji kosong. Namun bicara soal sewa yang dikendalikan, transportasi publik gratis, dan supermarket kota—bukan untuk kaum elite, tapi untuk mereka yang hidup di bawah cahaya lampu toko 24 jam.

“Kalau New York adalah rumah bagi semua, mengapa banyak dari kita tak lagi sanggup tinggal di rumah itu?” katanya dalam satu debat.

Kalimat itu menggema ke setiap sudut NYC seperti suara yang lama ditunggu—suara rakyat kecil di kota metropolitan di negara adidaya yang selama ini terpinggirkan oleh retorika kemajuan.

Hak atas Kota

Filsuf urban Henri Lefebvre pernah menulis: “The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources; it is a right to change ourselves by changing the city.”

Hak atas kota bukan hak untuk sekadar tinggal, tapi untuk menentukan arah perubahan kota itu sendiri. Kota kudu perlu transformasi.

Ketika Mamdani memenangkan pemilihan, ia tak sekadar menambah daftar panjang pejabat kulit berwarna; dia membuka mazhab baru tentang siapa yang berhak memutuskan nasib New York. Kota ini, untuk pertama kali, benar-benar milik warga, bukan milik investor. Ini mazhab transformasi kota; city transformation yang melampaui elan city development.

NYC mewarisi kota dengan hutang moral: jutaan warga yang bekerja tanpa asuransi kesehatan, ribuan tunawisma yang tidur di bawah jembatan, dan generasi muda yang kehilangan keyakinan bahwa kota ini masih punya ruang untuk mimpi.

Dan kini, seorang imigran berdiri di puncak piramida kekuasaan itu, memegang peta baru masa depan kota dan warganya yang selama ini ditulis oleh orang-orang yang tak pernah naik subway.

Namun, seperti semua kisah dalam novel hukum yang lekat trik zigzag, kemenangan selalu datang dengan ujian. Kantor walikota bukan panggung idealisme; tapi bagai labirin hukum, bisnis, dan politik. Seperti ajaran hukum ‘Behavior of The Law’ dari Donald Black yang mendalilkan hukum ramah kepada yang berkuasa dan keras kepada yang lemah, kota-kota pun seakan sama seperti dalil Tuan Black.

Mamdani akan berhadapan dengan Dewan Kota yang dipenuhi kepentingan, dengan pengembang real estate yang siap menggugat setiap kebijakan pembatasan sewa, dengan media yang menanti kesalahan kecil untuk dijadikan headline.

Tapi New York oh New York, di situlah kisah awal persalinan perilaku dan raut wajah kota menemukan nadanya: perjuangan antara politik kemanusiaan dan politik kekuasaan.

Dan di tengah benturan itu, hakikat kota diuji: apakah New York masih rumah bagi semua, atau hanya bagi mereka yang bisa membeli persil langitnya?

Kota untuk Semua

Mamdani bukan sekadar simbol. Dia menang sebagai jawaban terhadap satu pertanyaan lama: siapa yang sebenarnya memiliki kota ini?

Ketika seorang imigran memimpin kota imigran, pesan yang disampaikan jelas—bahwa kepemilikan sejati bukan soal kelahiran, ras, atau bahasa, tetapi soal partisipasi dan cinta terhadap ruang tempat kita hidup bersama.

New York kini berdiri di bawah semboyan baru yang tak tertulis di papan kota tapi terpatri di hati warganya: “A city built by immigrants, led by one of their own, and opened for all.”

Dan mungkin, untuk pertama kalinya sejak Ellis Island dibuka, suara-suara dari dermaga, dari basement restoran, dari taksi kuning yang melaju di bawah hujan, akan berkata dengan bangga: “This city is truly ours.”

Epilog

Kemenangan Zohran Mamdani bukan hanya peristiwa politik—ia adalah deklarasi moral. Bahwa kota tidak bisa disebut moderen bila masih menolak ramah kepada warganya sendiri. Bahwa demokrasi urban baru akan hidup ketika yang memimpin memahami makna kehilangan tempat tinggal.

Dan di bawah langit New York yang tak pernah mengantuk dan tidur, seorang imigran kini menulis mazhab baru tentang keadilan kota. Sebuah mazhab yang seharusnya menginspirasi Jakarta, Medan, Surabaya dan semua kota di dunia: Bahwa kota terbaik adalah kota yang berani memberi tempat bagi mereka yang datang dengan harapan: Kita berhak atas kota.
Tabik. | Penulis, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

REFORESTASI GAGAL RAKYAT BAYAR MAHAL : Energi Terbarukan Ada di Hutan, Tapi Negara Terus Pilih Impor BBM

Opini Ekonomi Lingkungan | visibangsa - Banjir, longsor, krisis energi, dan ketergantungan impor BBM bukanlah rangkaian peristiwa terpisah. Semua...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img