OPINI SOSIAL POLITIK | VISIBANGSA.COM – Setelah gelombang aksi dan amuk massa yang pecah di berbagai daerah mulai mereda, publik sepertinya diarahkan untuk memperbincangkan satu hal saja: siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa itu? Pertanyaan ini bergulir deras di media sosial, media arus utama, hingga ruang diskusi politik.
Ironisnya, hampir semua pihak—pemerintah, politisi, intelektual, aktivis kritis, bahkan masyarakat umum—tampak larut dalam narasi tunggal soal “penunggang” atau “perancang” di balik amuk rakyat itu. Energi publik tersita untuk mendebatkan siapa yang menunggangi aksi, sementara substansi persoalan yang membuat massa mudah tersulut justru dikesampingkan.
Padahal, di balik setiap letupan sosial selalu ada bahan bakar yang sudah lama menumpuk. Bahan bakar itu adalah akumulasi kekecewaan terhadap perilaku korup elite, kerakusan oligarki, dan ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil dalam kehidupan sehari-hari.
Paradoks yang Berbalik Arah
Ketimpangan ekonomi yang kini menjadi bara kemarahan massa, sejatinya pernah ditulis sendiri oleh Prabowo Subianto (sebelum ia menjabat Presiden) dalam bukunya Paradoks Indonesia. Saat itu, ia dengan lantang mengingatkan betapa jurang antara si kaya dan si miskin berpotensi mengoyak stabilitas bangsa.
Namun ironisnya, ketika berada di kursi kekuasaan, kebijakan yang diambil justru tidak menyentuh faktor substantif penyebab kerusuhan dan kemarahan rakyat. Alih-alih mengurangi ketimpangan, pemerintah juustru lebih sibuk mengedepankan pendekatan keamanan dengan prosedur standar: memerintahkan TNI dan Polri bertindak tegas, meminta DPR membuka ruang dialog, hingga melabeli aksi massa sebagai upaya makar atau terorisme.
Pendekatan semacam ini jelas gagal menyinggung akar persoalan. Negara memang wajib menegakkan hukum terhadap tindakan anarkis, perusakan, maupun penjarahan. Namun tanpa perlu instruksi Presiden sekalipun, aparat keamanan sudah punya mandat penuh untuk itu. Jika benar ada indikasi makar, Presiden pun sejatinya memiliki perangkat intelijen yang mumpuni untuk mencegahnya sejak dini.
Pertanyaannya: mengapa yang selalu direspons hanya gejala permukaan, bukan penyakit utamanya?
Ketimpangan sebagai Akar Amarah
Akar masalah yang paling nyata adalah ketimpangan ekonomi yang kian menganga. Jurang yang terbentang antara rakyat kebanyakan dan elite negara yang hidup mewah dari uang rakyat, kini semakin menyakitkan mata.
Rakyat semakin sulit membeli kebutuhan pokok, sementara gaya hidup sebagian pejabat dan elite politik dipamerkan dengan penuh kebanggaan di ruang publik. Kontras ini bukan sekadar soal iri hati, melainkan soal rasa keadilan. Di titik inilah amarah rakyat menemukan momentumnya.
Tidak adanya kebijakan berani untuk memotong ketimpangan inilah yang membuat rakyat mudah terprovokasi dan terseret dalam arus kerusuhan. Jika perut lapar, jika hidup makin sulit, tidak butuh banyak pemicu untuk meledak.
Perlu Kebijakan Berani
Mengapa pemerintah tidak mencoba kebijakan berani yang langsung menyentuh rasa keadilan rakyat? Sepeti misalnya, usulan MS Kaban: “Potong 50% gaji petinggi BUMN dan anggota DPR untuk dikembalikan ke rakyat.”
Baca juga |
MS Kaban: Potong 50% gaji petinggi BUMN
Kebijakan semacam ini tidak hanya menjadi hukuman moral bagi mereka yang gagal mensejahterakan rakyat, tetapi juga isyarat simbolis bahwa elite benar-benar memiliki sense of crisis. Bahwa mereka bersedia menanggung beban bersama rakyat di masa sulit.
Memang langkah seperti itu tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi setidaknya bisa meredam amarah rakyat, meningkatkan daya beli, dan mempersempit jurang kesenjangan. Terlebih, ia akan menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai pelindung keadilan sosial.
Jalan Keluar dari Lingkaran Api
Fokus berlebihan pada narasi “dalang” dan “penunggang” justru membuat kita abai pada masalah nyata: ketidakadilan struktural yang menggerogoti bangsa. Bila negara terus menutup mata pada ketimpangan, maka potensi letupan sosial akan selalu ada.
Sejarah bangsa ini sudah berkali-kali menunjukkan, amuk rakyat tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari perasaan dipinggirkan, dari lapar yang tak terjawab, dari rasa tidak adil yang terus menerus dipupuk oleh kesenjangan.
Maka, jika pemerintah ingin meredam amarah rakyat, jawabannya bukan sekadar pengerahan aparat, bukan pula stempel makar atau terorisme. Jawabannya ada pada kebijakan yang berani menyentuh inti persoalan: mengurangi ketimpangan, menegakkan keadilan, dan mengembalikan negara pada amanat konstitusi—mensejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.
Penutup: Seruan untuk Keberanian
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah pada “siapa dalang di balik amuk massa?”, melainkan “apakah pemerintah berani menyentuh akar masalahnya?” Sehebat apapun pasukan keamanan, setebal apapun tembok kekuasaan, ia tak akan mampu meredam gelombang amarah yang bersumber dari perut lapar dan rasa keadilan yang dicederai.
Bangsa ini tidak butuh penguasa yang hanya pandai mencari kambing hitam. Bangsa ini butuh keberanian politik untuk memangkas ketimpangan. Sebab, seperti api yang terus diberi bahan bakar, amuk rakyat akan selalu kembali—hingga bara ketidakadilan benar-benar dipadamkan. | Penulis Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
