Di balik data mengejutkan Menteri ESDM tentang ribuan sumur minyak yang bisa dikelola rakyat, tersimpan peluang besar merebut kembali kedaulatan energi. Tapi pertanyaannya sederhana — apakah negara cukup berani berpihak pada rakyatnya sendiri?
OPINI EKONOMI POLITIK | VISIBANGSA.COM – Entah kebetulan atau tidak, yang pasti hanya berselang sepuluh hari setelah tayangan podcast JUST TALKS Jurnal Politik TV yang menyoal tata kelola minyak nasional—mulai dari mengapa Sumur Minyak Pangkalan Brandan ditutup, kenapa kilang-kilang negeri ini kerap terbakar, hingga kenapa impor minyak terus membengkak—Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul membawa kabar mencengangkan:
“Ada 45.000 sumur minyak di Indonesia yang bisa dikelola oleh rakyat maupun BUMD.” ujarnya di depan sejumlah awak media, 13 Oktober 2025 lalu di Jakarta.
Kalimat yang sederhana, tapi di telinga banyak orang, terutama mereka yang gelisah melihat negeri kaya minyak tapi miskin energi ini, terdengar seperti dentuman gong perubahan.
Antara Podcast dan Realitas
Dalam podcast itu, tiga tokoh lintas bidang—ekonom Salamuddin Daeng, advokat dan pakar hukum konstitusi Muhammad Joni, serta mantan Menteri Kehutanan MS Kaban—sepakat pada satu titik temu: Indonesia membutuhkan revolusi tata kelola minyak.
Revolusi bukan dalam arti gemuruh senjata, melainkan perubahan paradigma: dari penguasaan minyak oleh segelintir elit dan korporasi besar, menuju kedaulatan energi berbasis rakyat.
“Selama rakyat hanya jadi penonton dan pembeli minyak di negeri sendiri, maka kita tak pernah benar-benar merdeka,” ujar MS Kaban dalam percakapan itu.
Sebuah kalimat yang menggema, terutama bila diingat bahwa dulu Indonesia pernah menjadi eksportir minyak terbesar di Asia, dan kini justru mengimpor dari Singapura—negara yang bahkan tidak memiliki sumber minyak mentah.
Pernyataan Bahlil membuka tabir lama yang selama ini terkunci: ternyata masih ada puluhan ribu sumur tua yang bisa dihidupkan kembali.
Jika dikelola dengan serius—dengan kemitraan antara rakyat, koperasi, BUMD, dan dukungan pemerintah pusat—maka bukan mustahil Indonesia bisa mencapai swasembada energi.
Bayangkan, setiap sumur rakyat menjadi sumber kehidupan baru. Tenaga kerja lokal terserap, ekonomi desa berdenyut, dan daerah penghasil minyak kembali bangkit seperti masa kejayaan Pangkalan Brandan, Cepu, atau Plaju di masa lampau.
Kemandirian energi bukan lagi jargon politik yang indah di podium, tetapi realitas ekonomi yang berdiri di kaki sendiri.
Uang Bukan Masalah, Keberanianlah Kuncinya
Tentu banyak yang skeptis: dari mana modalnya? Tapi hemat saya, soal uang bukanlah masalah terbesar—keberanianlah yang utama.
Jika negara bisa menggelontorkan triliunan rupiah untuk menyelamatkan korporasi besar, mengapa tidak bisa menginvestasikan dana itu pada sumur rakyat? Toh, hasilnya bukan hanya minyak, tapi juga kedaulatan ekonomi dan kepercayaan diri bangsa.
Menteri Purbaya yang dijuluki “Menteri Koboi” oleh banyak kalangan karena gayanya yang blak-blakan, tampaknya punya cukup nyali untuk menjawab tantangan itu. Negara, katanya, harus berani berpihak pada rakyat.
Dan keberpihakan sejati tidak lain adalah memberi ruang dan modal bagi rakyat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri.
Dari Brandan ke Masa Depan
Pangkalan Brandan di Langkat, Sumatera Utara—tempat sejarah minyak Indonesia bermula—pernah menjadi saksi bagaimana energi rakyat mampu menopang perjuangan kemerdekaan. Kini, delapan dekade kemudian, energi itu seakan menunggu untuk dihidupkan kembali.
Barangkali, di tangan-tangan rakyat dan pengusaha pribumi, revolusi minyak rakyat itu akan benar-benar lahir. Dan jika itu terjadi, maka sejarah akan mencatat: Indonesia pernah kehilangan kedaulatan energinya, tapi rakyat sendirilah yang menyalakan kembali bara itu.
Catatan akhir: Revolusi minyak rakyat bukan hanya soal ekonomi, melainkan tentang martabat bangsa—bahwa negeri kaya ini akhirnya berani percaya pada daya dan tangannya sendiri. | Penulis Host JUST TALKS Jurnal Politik TV
